Apakah yang tidak disebut dalam dalil itu bid’ah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada tiga jenis perkara yang harus kita ketahui.

Jenis pertama: Perkara yang ditetapkan oleh syari’at sebagai mashlahat. Ini adalah perkara yang disyari’atkan oleh Allah dan RasulNya, baik itu dengan cara menyebutkan lafazh perintah secara jelas, atau menyebutkan keutamaannya, atau memuji orang yang melakukannya, atau mencela orang yang meninggalkannya, atau menyebutkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan RasulNya. Ini adalah mashlahat bagi manusia, walaupun mereka tidak melihatnya sebagai mashlahat.

Contoh: Disyari’atkannya shalat berjama’ah lima waktu di masjid bagi laki-laki, walaupun hal itu terkesan akan menyita waktunya dan mengurangi produktivitasnya.

Contoh lain: Disyari’atkannya mengenakan hijab bagi perempuan dengan hijab yang menutupi keindahannya (bukan dengan hijab yang malah membuatnya semakin indah), walaupun hal itu terkesan akan membuatnya tidak menarik di mata orang-orang.

Jenis kedua: Perkara yang ditetapkan oleh syari’at sebagai madharat. Ini adalah perkara yang tidak disyari’atkan oleh Allah dan RasulNya, baik itu dengan cara menyebutkan lafazh larangan secara jelas, atau menyebutkan bahayanya, atau mencela orang yang melakukannya, atau memuji orang yang meninggalkannya, atau menyebutkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dibenci oleh Allah dan RasulNya. Ini adalah madharat bagi manusia, walaupun mereka tidak melihatnya sebagai madharat.

Contoh: Dilarangnya pergi ke dukun atau siapapun itu yang melakukan praktik perdukunan meski tidak disebut dukun, walaupun hal itu terkesan akan membuatnya tidak memiliki sandaran ketika sedang punya hajat.

Contoh lain: Dilarangnya riba dan gharar, walaupun hal itu terkesan akan membuatnya tidak bisa meraih keuntungan maksimal dalam bisnisnya karena sebagian besar hal yang menurutnya menguntungkan ternyata itu adalah riba dan gharar.

Jenis ketiga: Perkara yang tidak disebutkan oleh syari’at sebagai mashlahat atau madharat. Dengan kata lain, syari’at diam terkait perkara tersebut. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melakukan perkara tersebut. Bagaimana hukum dari hal ini? Apakah seluruhnya adalah bid’ah?

Ada tiga kategori perkara dalam jenis ketiga ini.

Pertama: Perkara yang tidak disebutkan dalam dalil atau tidak dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena tidak ada pendorong untuk itu. Jika pada zaman setelah beliau baru muncul pendorongnya, maka wajib bagi para mujtahid umat ini untuk berijtihad menentukan hukum dari perkara tersebut berdasarkan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syari’at. Seluruh yang akan terjadi hingga kiamat nanti telah dijelaskan hukumnya karena syari’at ini adalah syari’at yang lengkap.

Contoh: Rokok, di zaman Nabi tidak ada. Akan tetapi, berdasarkan kaidah umum laa dharar wa laa dhiraar (tidak ada sesuatu yang berbahaya dan membahayakan dalam syari’at), maka para mujtahid umat di zaman ini dapat menetapkan bahwa hukumnya adalah haram.

Contoh lain: eMoney, di zaman Nabi tidak ada. Akan tetapi, berdasarkan kaidah umum yang telah dijelaskan oleh syari’at dalam bab fikih mu’amalat, maka para mujtahid umat di zaman ini dapat memerinci hukumnya; kapan ia halal dan kapan ia haram.

Contoh lain: Zakat fithri dengan beras. Memang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan kata “beras” dalam hadits beliau, tetapi pemahaman para sahabat seperti Abu Sa’id al-Khudriy dan ‘Abdullah ibn ‘Abbas radhiyallahu ‘anhum adalah bahwa zakat fithri itu ditunaikan dengan tha’am, yang bermakna bahan makanan pokok. Inilah ‘illah hukum yang banyak dijelaskan oleh mayoritas mujtahid umat di zaman dahulu. Oleh karena itu, ketika bahan makanan pokok masyarakat sekarang adalah beras, maka menunaikan zakat fithri dengan beras itu adalah disyari’atkan.

Contoh lain: Mengumpulkan al-Qur’an dalam satu mushhaf, merumuskan ilmu nahwu, sharf, ushul fiqh, ushul hadits, dst. Semua ini baru muncul pendorongnya setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, yaitu setelah banyak orang-orang non-Arab masuk Islam. Karena khawatir pemahaman yang shahih tentang Qur’an dan Sunnah menjadi hilang atau susah untuk dipelajari, maka para mujtahid umat ini berijma’ atas dibolehkannya hal-hal tersebut karena ada kaidah, “Apa yang sesuatu yang wajib (sunnah) itu tidak bisa dilakukan kecuali dengannya, maka ia juga adalah wajib (sunnah).”

Kedua: Perkara yang tidak disebutkan dalam dalil atau tidak dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena ada penghalang untuk itu. Jika pada zaman setelah beliau baru sirna penghalangnya, maka wajib bagi para mujtahid umat ini untuk berijtihad menentukan hukum dari perkara tersebut berdasarkan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syari’at.

Contoh: Shalat tarawih berjama’ah di masjid dari awal hingga akhir Ramadhan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya melakukannya sebanyak tiga malam. Akan tetapi, pada malam yang keempat, beliau tidak melakukannya secara berjama’ah dengan para sahabat karena khawatir hal itu akan menjadi syari’at yang wajib. Namun, setelah beliau meninggal, maka syari’at telah lengkap dan sebuah amalan tidak mungkin lagi berubah hukumnya dari sunnah menjadi wajib, atau sebaliknya.

Oleh karena itu, ketika ‘Umar radhiyallahu ‘anhu mengumpulkan kembali kaum muslimin untuk shalat tarawih berjama’ah di belakang satu imam selama bulan Ramadhan, maka ini bukanlah bid’ah karena penghalangnya sudah tidak ada. Bahkan pada hakikatnya yang dilakukan oleh ‘Umar adalah menghidupkan Sunnah Nabi yang sempat tidak beliau lakukan karena adanya penghalang di zaman beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Adapun perkataan ‘Umar tentang tindakannya tersebut, “Sebaik-baik bid’ah adalah ini,” maka itu karena kata bid’ah memang dikenal dalam bahasa Arab sebelum Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus. Kata bid’ah di telinga orang Arab bermakna segala sesuatu yang baru. Lalu ketika Islam datang dan Nabi bersabda, “Semua bid’ah adalah sesat,” seluruh para sahabat memahami bahwa yang dimaksud semua bid’ah di sini adalah semua bid’ah dalam perkara agama, bukan bid’ah dalam perkara duniawi. Orang-orang non-Arab yang tidak paham bahasa Arab dengan baik, bisa jadi bingung dengan perkataan ‘Umar tersebut, sebab mereka tidak memahami kata bid’ah sebagaimana orang Arab memahaminya. Ini sama halnya ketika kita mengenalkan mobil merk Kijang kepada bule. Mereka akan mengasosiasikan kata kijang sebagai merk mobil, sehingga mereka akan kebingungan ketika mendengar orang Indonesia bercakap-cakap satu sama lain, “Kijang saya baru saja melahirkan.”

Ketiga: Perkara yang tidak disebutkan dalam dalil atau tidak dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, padahal telah ada pendorongnya di zaman beliau dan tidak ada penghalangnya. Ini adalah bid’ah.

Contoh: Adzan dan iqamah sebelum shalat ‘id. Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya, meski telah melalui dua hari raya ‘id tiap tahunnya, tidak pernah melakukan adzan dan iqamah sebelum melaksanakan shalat ‘id. Padahal, ada pendorong untuk melakukannya dan tidak ada penghalang bagi mereka untuk mengerjakannya. Maka, hukum adzan dan iqamah sebelum shalat ‘id adalah bid’ah.

Contoh lain: Memperingati maulid Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di zaman beliau, ada pendorong untuk melakukannya dan tidak ada penghalang untuk mengerjakannya. Seluruh alasan orang-orang di zaman ini ketika mereka mendukung peringatan maulid Nabi, misalnya karena ingin mengenang beliau atau sebagai bentuk cinta pada beliau, maka semua alasan ini telah ada di zaman Nabi dan di zaman khulafa’ur-rasyidin. Namun, mereka tidak melakukannya, padahal tidak ada penghalang bagi mereka untuk mengerjakannya. Maka, hukum dari hal ini adalah bid’ah.

Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita untuk membolehkan perkara kategori ketiga ini dengan dalih dibolehkannya perkara kategori pertama dan kedua.

Abu Umar Andy Latief — @ Selly Oak, Birmingham, UK

#artikel, #bidah, #maulid-nabi